Muscab IV APDESI KBB: Dorong Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa
Buser Bhayangkara 74||
BANDUNG BARAT, 9 September 2026 –
Forum Musyawarah Cabang (Muscab) IV Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) resmi digelar.
Acara ini bukan sekadar ajang suksesi kepemimpinan, melainkan menjadi momentum krusial untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa. Tujuannya untuk meminimalisasi celah penyimpangan hukum dan penyalahgunaan wewenang di tingkat akar rumput.
Kepala Desa Jadi Garda Terdepan Integritas
Plt. Ketua APDESI Kabupaten Bandung Barat, Agus Karyana, S.T., dalam sambutannya menegaskan bahwa kepala desa memegang peranan vital. Bukan hanya sebagai pimpinan administratif, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas penyelenggaraan negara.
“Pemerintah desa harus menjadi garda terdepan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang jujur dan akuntabel. Harmonisasi terhadap kesejahteraan masyarakat desa adalah fondasi utama kemajuan daerah,” tegas Agus di hadapan jajaran pemerintah daerah dan aparat desa yang hadir.
Ia juga menekankan bahwa kemajuan dan kesejahteraan desa adalah indikator mutlak bagi kemajuan Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan.
Diawasi Ketat dan Dihadiri Pimpinan Daerah
Penyelenggaraan Muscab IV dipastikan berjalan di bawah pengawasan ketat Obar Sobarna selaku Ketua Panitia Pelaksana.
Acara ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan strategis, di antaranya Bupati Bandung Barat beserta jajaran, Kepala DPMPD, perwakilan DPD Provinsi Jawa Barat, para Camat se-KBB, serta 16 Kepala Desa utusan dari Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) se-KBB. Kehadiran unsur pimpinan daerah ini menunjukkan tingginya pengawasan terhadap jalannya suksesi di tubuh APDESI.
Agus Karyana menyadari proses musyawarah ini tidak lepas dari dinamika dan potensi kekurangan. Namun, pihak penyelenggara secara terbuka memberikan ruang bagi perbaikan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang telah memfasilitasi acara ini. “Tanpa dukungan pemerintah daerah, konsolidasi tata kelola desa ini akan sulit terwujud,” ujarnya.
Target: Kepengurusan Baru 2026–2031 yang Solid
Fokus utama Muscab IV adalah menghasilkan keputusan-keputusan strategis serta memilih kepengurusan baru APDESI KBB periode 2026–2031 yang solid, berwibawa, dan bebas dari cacat hukum.
“Besar harapan kami, musyawarah ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan menghasilkan keputusan strategis serta kepengurusan baru yang mampu membawa APDESI ini menjadi lebih solid,” ujar Agus Karyana menutup pernyataannya.
Redaksi Buser Bhayangkara 74 akan terus memantau hasil Muscab IV ini, khususnya terkait rekam jejak dan komitmen kepengurusan baru dalam menjaga transparansi anggaran dana desa. Harapannya, terwujud pemerintahan desa di Bandung Barat yang bersih dan terhindar dari tindak pidana korupsi.
(Agus Ape)
