Anggaran IKN Rp15,8 Triliun Dipertanyakan, Muncul Sorotan Soal Kesejahteraan Guru
Media Buser Bhayangkara 74
JAKARTA — Rencana kebutuhan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar Rp15,8 triliun untuk tahun anggaran 2027 menjadi sorotan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Anggaran tersebut disebut berkaitan dengan kebutuhan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk pembangunan tahap lanjutan. Besarnya kebutuhan anggaran itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas pemerintah di tengah berbagai kebutuhan masyarakat.
Salah satu yang turut menjadi perhatian adalah kesejahteraan guru di Indonesia. Dengan jumlah guru yang mencapai jutaan orang, peningkatan penghasilan guru dinilai juga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Dalam perhitungan yang beredar, dana Rp15,8 triliun apabila dialokasikan untuk sekitar 3 juta guru secara merata selama satu tahun, secara matematis setara dengan tambahan sekitar Rp438 ribu per guru per bulan.
Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 1,2 juta guru non-ASN dan 1,8 juta guru ASN. Perhitungan itu menjadi gambaran bahwa besarnya anggaran pembangunan dapat pula dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Namun demikian, perbandingan tersebut tidak serta-merta berarti anggaran IKN dapat langsung dialihkan untuk gaji guru. Pengalokasian anggaran negara memiliki mekanisme, aturan, serta pos penggunaan yang berbeda.
Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi belanja negara, pemerintah diharapkan dapat memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar berdasarkan skala prioritas dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Pembangunan IKN tetap menjadi salah satu agenda strategis nasional. Di sisi lain, kesejahteraan guru sebagai salah satu pilar utama pendidikan juga menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian berkelanjutan.
Perdebatan mengenai anggaran IKN dan kesejahteraan guru pada akhirnya menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas tentang bagaimana pemerintah menentukan prioritas penggunaan anggaran negara pada 2027.
Hairil kalbar
