Aktivis Muba Desak KPK RI Periksa Pimpinan DPRD Muba Soal Pinjaman Di PT. SMI

Buser Bhayangkara74

Sekayu,

Terkait penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumateta Selatan di Sekayu pada Senin 3 Maret 2025 lalu, Aktivis Kabupaten Musi Banyuasin Alamsyah alias Ustad Coy dan kawan-kawan, pada Senin, 10 Maret 2025 melakukan unjuk rasa dengan aksi damai di Tiga titik, depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin, DPRD, dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba.

Sebagaimana penggeledahan yang dilakukan oleh KPK RI di kantor Dinas PUPR Kabupaten Muba tersebut, terkait kegiatan Pembangunan Jalan KM 11 Tebing Bulang Kecamatan Sungai Keruh sampai Kecamatan Jirak Jaya sepanjang 59 kilometer dengan anggaran sebesar 200 Miliar rupiah yang dibiayai dana talangan (hutang) dari PT SMI, sebuah BUMN.
Pada dasarnya Ustad Coy berharap agar Korupsi di Kabupaten Muba ini diberantas habis jangan tebang pilih, karena korupsi membuat masyarakat miskin, terlebih saat kondisi kas (keuangan) Muba kosong.
“Kami mendukung penuh Bupati dan Wakil Bupati Muba yang baru dilantik, untuk memberantas habis korupsi di Kabupaten Muba, agar visi dan misi Bupati: Muba Maju lebih Cepat dan Rakyatnya Sejahtera dapat segera terwujud. Jangan dipakai pejabat yang tidak becus bekerja dan yang pintar menjilat,” katanya di depan kantor Pemkab Muba.
Dalam orasinya di depan kantor DPRD Muba, Ustad Coy meminta agar anggota DPRD Muba tidak usah lagi melakukan DL (dinas luar).
“Hari Senin kalian masuk kantor, hari Selasa dan seterusnya kalian DL. Apa hasilnya dari kalian DL itu, menghabiskan uang negara, sementara kas Muba kosong. Tidak usahlah DL-DL lagi,” tegasnya.
“Kami minta kepada KPK RI, hari ini saya laporkan dana (hutang kepada) PT SMI itu. Karena tergantung pada 4 (empat) Pimpinan DPRD Muba saat itu (periode 2014-2019), yang menyetujui. Dan mohon maaf, mungkin anda sudah menerima fee-fee nya. Saya hari ini meminta kepada KPK empat pimpinan DPRD tersebut agar dipanggil untuk diperiksa,” pintanya dalam aksi.
Sujarnik seorang Aktivis yang juga turut berorasi menambahkan, dana pinjam Pemkab Muba kepada PT SMI itu sebesar 450 miliar ditambah bunganya total lebih 500 miliar rupiah.
“Semua yang terlibat dalam pinjaman dana PT SMI itu mohon agar diseret semua. DPRD Muba yang ikut menandatangani peminjaman itu, mereka juga punya kewajiban dalam pengawasan kegiatan itu, tetapi pengawasan itu tidak berjalan. Dan ikut juga saat itu Ketua TP4D Kejari Muba Maskur, SH MH.,” timpalnya.
Melanjutkan aksinya di depan kantor Kejari Muba, Ustad Coy mengatakan mendukung penuh tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejari Muba dipimpin oleh Kajari Roy Riady. SH, MH
“Kami percaya pak Kajari manusia yang beriman dan bertakwa, yang berani membongkar kasus-kasus korupsi yang ada di Muba, karena korupsi di kabupaten Muba ini sangat besar dan menyengsarakan rakyat. Pak Kajari Roy telah memberikan sumbangsih yang besar untuk menyelamatkan aset-aset yang ada di kabupaten Muba. Untuk bapak ketahui di Muba proyek-proyeknya dikenai fee 15 (lima belas) persen pak. Oleh karena itu kami akan laporkan kepada pak Kajari korupsi yang ada di Kabupaten Muba,” pungkasnya.
Menurut informasi yang diperoleh media ini, keempat pimpinan DPRD Muba periode 2014-2019 yang sedang menjabat, saat jalan senilai 200 miliar tersebut dibangun, dimana sumber dananya dari Talangan PT SMI adalah : AB (Ketua), JK (Wakil Ketua I), S (Wakil Ketua II), dan EH (Wakil Ketua III).

Fahlefi – Palembang